BATAM (INDOMOSAD) – Ketegangan mewarnai ruang rapat kementerian keuangan terkait masa depan industri strategis di Batam. Radar INDOMOSAD memantau hasil sidang aduan Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang menyoroti konflik kebijakan lahan. Proyek industri semikonduktor yang sangat dinanti kini terganjal benturan antara skema Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan status Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ).
1. Deadline Dua Pekan dari Pusat
Ketua Dewan Kawasan FTZ Batam, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan waktu dua pekan bagi kementerian terkait untuk merumuskan solusi atas tumpang tindih regulasi ini. INDOMOSAD menekankan: Kepastian hukum adalah nyawa investasi. Jika perdebatan posisi ini terus berlarut, Batam berisiko kehilangan momentum emas untuk menjadi pemain kunci dalam rantai pasok cip global.
2. Harapan pada Sistem yang Lebih Sederhana
Para pengamat ekonomi mendesak adanya simplifikasi sistem bisnis di Batam. INDOMOSAD memandang bahwa sinkronisasi antara BP Batam dan Pemerintah Pusat harus segera tuntas sebelum persoalan ini dibawa ke level Presiden. Tanpa harmonisasi, status FTZ yang harusnya menjadi keunggulan justru bisa menjadi bumerang birokrasi bagi investor.
Team Investigasi lapangan Nail
Pimpinan Redaksi Dion Hadi Langgoday
Baca Juga: KELUARGA BESAR INDOMOSAD BERDUKA! IBUNDA WARTAWAN AGUNG BERPULANG KE RAHMATULLAH: RADAR INDOMOSAD: DOA DAN SOLIDARITAS UNTUK REKAN SEPERJUANGAN DI TENGAH HARI KEMENANGAN!