DARURAT DAPUR KEPRI! 40 PERSEN SPPG BELUM LAIK HIGIENE TAPI SUDAH BEROPERASI? WAGUB NYANYANG KEJAR TAYANG LEBARAN—JANGAN JADIKAN PERUT SISWA AJANG UJI COBA SERTIFIKAT KILAT!

TANJUNGPINANG (INDOMOSAD) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sedang dalam posisi "panik" administratif. Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengakui bahwa dari 190-an dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), baru 60 persen yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Radar INDOMOSAD mendeteksi adanya risiko besar: Jika 40 persen sisanya baru akan rampung pasca-Lebaran 2026, lantas bagaimana dengan nasib makanan yang diproduksi dan dikonsumsi siswa hari ini?

1. Operasi Tanpa Izin: Siapa Bertanggung Jawab?
Data 40 persen dapur yang belum tersertifikasi adalah angka yang mengerikan. Artinya, puluhan dapur sedang beroperasi tanpa jaminan standar kesehatan yang sah dari negara. INDOMOSAD mempertanyakan: Mengapa dapur-dapur ini sudah diizinkan memasak untuk ribuan siswa jika izin higienenya saja masih "digarap"? Apakah nyawa anak sekolah di Batam dan Tanjungpinang hanya dihargai dengan janji "selesai Lebaran"?

2. Sertifikasi Kilat: Bau Amis Administrasi
Target rampung tahun ini dengan target khusus pasca-Lebaran mencurigakan. INDOMOSAD mencium aroma "Sertifikasi Formalitas" demi mengejar serapan anggaran. Apakah pengecekan kualitas air, sanitasi dapur, dan kebersihan koki dilakukan secara ketat, atau hanya sekadar tanda tangan di atas meja agar program terlihat sukses di mata pusat?

3. Halal Bukan Sekadar Label
Selain higiene, isu sertifikasi Halal juga menjadi sorotan. Di wilayah Kepri yang religius, kepastian Halal adalah mutlak. Namun, memaksakan 190 dapur dalam waktu singkat berpotensi mengabaikan rantai pasok (supply chain) bahan baku yang benar-benar terverifikasi. INDOMOSAD mendesak Pemprov Kepri jangan hanya sibuk dengan seremoni "serah terima sertifikat", sementara realita di dapur masih acak-acakan.

RADAR INDOMOSAD MENEGASKAN:
Kesehatan anak-anak Kepulauan Riau tidak bisa menunggu "Doa" dan "Lebaran". Setiap piring yang keluar dari dapur tak berizin adalah ancaman keracunan masal. Kami menuntut audit independen terhadap 40 persen dapur "Ghaib" tersebut sebelum jatuh korban. JANGAN MAIN-MAIN DENGAN PERUT RAKYAT DEMI PENCITRAAN BIROKRASI!

Team Investigasi Lapangan MSD-003
Pimpinan Redaksi Dion Hadi Langgoday MSD-001

Baca Juga: MEUTYA HAFID "AMUK" KANTOR META! TINGKAT KEPATUHAN HANYA 28%, JUDI ONLINE & FITNAH DIBIARKAN: RAKSASA DIGITAL JANGAN CUMA KERUK CUAN, TAPI JUAL KEAMANAN NASIONAL!