DI BALIK PANASNYA MEJA DPRD: INTERKONEKSI BATAM-BINTAN, SOLUSI STRATEGIS ATAU "DRAINASE" ENERGI?

BATAM-BINTAN (INDOMOSAD) – Meja bundar DPRD Kepri dan Batam dilaporkan mulai bergetar. Proyek Interkoneksi Listrik Batam-Bintan yang seharusnya menjadi jembatan kemakmuran, kini dicurigai menjadi jalur "penyedotan" daya yang tidak adil. INDOMOSAD melakukan bedah taktis terhadap tiga titik krusial yang membuat para legislator gerah:

1. ⚡ Paradoks Surplus: Batam Berkorban, Bintan Menikmati?
Analisis utama yang memicu perdebatan di DPRD adalah kekhawatiran akan Defisit Domestik Batam. Batam saat ini sedang dipacu menjadi hub Data Center global (Sektor Nongsa Digital Park). Fasilitas ini haus daya.

Titik Kritis: Jika interkoneksi dibuka penuh ke Bintan demi menyelamatkan krisis listrik di sana (yang sering byar-pet), apakah cadangan daya (reserve margin) Batam akan tergerus?

Risiko: DPRD mencium potensi "pemadaman bergilir" bagi warga Batam di masa depan demi menyokong proyek industri besar di Bintan.

2. 🏗️ Infiltrasi Vendor: Misteri Kabel Bawah Laut
Proyek infrastruktur bernilai triliunan ini melibatkan teknologi kabel bawah laut (submarine cable) yang sangat mahal.

Isu Meja Hijau: DPRD mempertanyakan transparansi pengadaan. Apakah ada "pemain lama" yang kembali menyusup dalam kontrak pemeliharaan dan pengadaan?

Analisis Indomosad: Kegagalan teknis pada kabel interkoneksi sebelumnya telah merugikan miliaran rupiah. Legislator menuntut jaminan bahwa proyek 2026 ini bukan sekadar "proyek tambal sulam" yang hanya menguntungkan kroni kontraktor.

3. 📉 Taruhan Investasi: Ancaman bagi Investor Kakap
Batam dan Bintan adalah satu kesatuan FTZ (Free Trade Zone). Ketidakpastian energi adalah racun bagi investor.

Logika Taktis: DPRD Batam merasa ditekan oleh pemerintah pusat untuk segera merampungkan interkoneksi demi citra investasi nasional. Namun, mereka juga sadar bahwa jika kualitas listrik Batam turun akibat beban Bintan, investor semikonduktor di Batamindo bisa angkat kaki.

Konflik Internal: Ada tarik-menarik kepentingan antara PLN Batam (sebagai penyedia) dengan kebijakan politik daerah yang ingin populis di depan konstituen yang mulai lelah dengan kenaikan tarif.

⚓ Sinyal Keras Komisi III: Transparansi atau Infiltrasi?
Sahat Sianturi, legislator senior yang dikenal vokal di Komisi III, secara tegas mempertanyakan urgensi interkoneksi di tengah bayang-bayang defisit daya Batam sendiri.

"Jangan sampai Batam yang punya cadangan daya, malah dipaksa 'puasa' listrik demi menyuplai kawasan yang manajemen energinya amburadul di luar sana," ungkap sumber internal mengutip keresahan Sahat dalam rapat dengar pendapat.

Analisis INDOMOSAD menangkap bahwa Sahat sedang memasang barikade untuk memastikan bahwa warga Batam tidak menjadi korban kebijakan "bagi-bagi beban" yang tidak proporsional.

🛡️ Fraksi Gerindra Pasang Badan: Ancaman Tarif Rakyat
Di sisi lain, Nyanyang Haris Pratamura memberikan "Warning Keras" terkait potensi pembengkakan biaya yang akan dibebankan kepada pelanggan. Nyanyang mencium adanya anomali dalam kalkulasi investasi kabel bawah laut yang nilainya fantastis.

"Investasi ini triliunan. Pertanyaannya, siapa yang akan membayar bunganya? Jangan sampai ujung-ujungnya tarif listrik rakyat Batam dinaikkan secara senyap dengan dalih biaya transmisi interkoneksi," tegas Nyanyang dalam manuver politiknya sore ini.

🛡️ SUDUT PANDANG KRITIS
"Jangan sampai kabel interkoneksi ini hanya menjadi selang oksigen bagi industri di Bintan, sementara paru-paru industri Batam sendiri mulai sesak napas karena kekurangan suplai."

Status Operasi:

Radar DPRD: Siaga 1 (Potensi pemanggilan direksi PLN Batam dan Dinas ESDM).

Sentimen Publik: Negatif (Kekhawatiran kenaikan tarif listrik secara diam-diam melalui penyesuaian biaya interkoneksi).

Team Investigasi Lapangan Tony
Pimpinan Redaksi Dion Hadi Langgoday

Baca Juga: BPS BATAM GELAR FLASHMOB SENSUS EKONOMI 2026: ENERGIK DI LAPANGAN, TAPI APAKAH "DOMPET" WARGA JUGA IKUT BERJOGET?