DINASTI BIROKRASI KENYANG! NEGARA KUCURKAN 55 TRILIUN UNTUK THR ASN: NAIK 10 PERSEN SAAT PAJAK RAKYAT MENCEKIK, KEADILAN SOSIAL HANYA JADI SLOGAN PAJANGAN?

BATAM (INDOMOSAD) – Di tengah jeritan rakyat yang dompetnya "disunat" Pajak TER (Tarif Efektif Rata-rata), pemerintah justru membuat keputusan yang melukai rasa keadilan. Anggaran sebesar Rp55 Triliun resmi digelontorkan untuk THR ASN, TNI, dan Polri tahun 2026. Angka ini melonjak 10 persen dibanding tahun sebelumnya. Radar INDOMOSAD mendeteksi adanya sinyal ketimpangan nyata: Birokrasi dipupuk harta, sementara rakyat kecil dipaksa setor upeti pajak tanpa ampun!

1. Anggaran Fantastis di Tengah Defisit Moral
Anggaran 55 Triliun bukanlah angka kecil. Jika dikonversi menjadi subsidi pupuk atau stabilisasi harga beras, jutaan rakyat bisa tertolong. Namun, pemerintah lebih memilih mempertebal dompet aparaturnya. INDOMOSAD mempertanyakan: Apakah kenaikan 10 persen ini berbanding lurus dengan perbaikan layanan publik? Atau sekadar "uang tutup mulut" agar birokrasi tetap setia meski kebijakan fiskal sedang menyiksa rakyat?

2. Ironi Pajak TER vs THR ASN
Sangat kontras! Pekerja swasta saat ini sedang pusing menghitung sisa THR yang habis dimakan pajak sistem TER. Namun di sisi lain, ASN menikmati THR penuh dengan kenaikan signifikan. Ini bukan lagi soal kesejahteraan, tapi soal Diskriminasi Ekonomi yang dipelihara negara. Mengapa negara begitu dermawan pada aparatnya, tapi begitu "pelit" dan "ganas" dalam memungut pajak dari buruh pabrik?

3. Bau Amis Politik Anggaran
INDOMOSAD mencurigai lonjakan 10 persen ini sebagai strategi mengamankan dukungan birokrasi menjelang dinamika politik 2026. Rakyat diminta berhemat dan mengerti kondisi ekonomi global, tapi pemerintah sendiri melakukan pemborosan anggaran untuk kepentingan internalnya. Di Batam, ribuan pekerja galangan kapal dan buruh industri hanya bisa menonton berita ini sambil menghitung hutang yang menumpuk.

RADAR INDOMOSAD MENEGASKAN:
Negara tidak boleh hanya menjadi "ibu kandung" bagi ASN dan menjadi "ibu tiri" bagi buruh swasta. Kami menuntut pemerintah untuk mengevaluasi kenaikan THR ASN jika tidak mampu memberikan insentif pajak yang adil bagi pekerja non-pemerintah. RAKYAT KERJA KERAS BAYAR PAJAK, ASN YANG MENIKMATI HASILNYA! STOP KETIMPANGAN FISKAL!

Team Investigasi Lapangan MSD-002
Pimpinan Redaksi Dion Hadi Langgoday MSD-001

Baca Juga: [SKANDAL JENDERAL & BANDAR] DIDUGA ALIRKAN MILIARAN KE MANTAN KAPOLRES: KO ERWIN BURON, POLRI DALAM TEKANAN HEBAT!