IRONI TRILIUNAN RUPIAH: PAJAK BATAM TEMBUS RP1,88 T, TAPI RAKYAT MASIH "BERENANG" DI JALAN RAYA!

BATAM (INDOMOSAD) – Sebuah tamparan keras mendarat di wajah birokrasi Kota Batam. Di tengah keluhan massal warga soal banjir yang melumpuhkan aktivitas dan listrik yang hobi padam, data realisasi pajak daerah tahun 2025 justru menunjukkan angka yang sangat "seksi" sekaligus menyakitkan: Rp1.883.232.465.615,80.

Ya, hampir Rp1,9 Triliun uang hasil keringat rakyat dari pajak restoran, hotel, hiburan, dan jasa lainnya telah masuk ke pundi-pundi daerah. Dengan sistem digitalisasi 100% non-tunai, nyaris tidak ada kebocoran di pintu masuk. Namun, pertanyaan besar yang kini menggema di seluruh sudut Batam adalah: Mengapa di pintu keluar (pembangunan), manfaatnya tidak dirasakan rakyat secara nyata?

[Image: Infografis Kontras - Tumpukan Uang Pajak vs Potret Jalanan Batam yang Hancur dan Terendam]

Investigasi Angka INDOMOSAD:

Dompet Tebal, Selokan Dangkal: Kontribusi Pajak Daerah Lainnya mencapai Rp814,9 miliar. Angka ini lebih dari cukup untuk membangun sistem drainase kelas dunia di titik-titik kronis seperti Simpang Kepri Mall atau Muka Kuning. Kenapa banjir masih jadi "agenda rutin" setiap hujan turun?

Digitalisasi vs Realitas: Pemko Batam membanggakan sistem pembayaran digital yang efisien. Namun, warga menilai efisiensi itu hanya berlaku untuk "menarik uang rakyat", bukan untuk "melayani kebutuhan darurat rakyat".

Krisis Prioritas: Saat PAD menyentuh Rp2,25 Triliun, sangat tidak masuk akal jika pemerintah masih beralasan "kekurangan anggaran" untuk membenahi lampu jalan yang mati atau pagar pengaman di Jembatan Barelang yang sudah memakan banyak korban.

"Rakyat dipaksa taat pajak secara digital, tapi saat butuh perlindungan dari banjir, pemerintah masih merespons dengan cara manual dan lamban. Ini bukan lagi soal uang, ini soal kemauan politik," tulis tim analisis tajam INDOMOSAD.

Uang Rp1,88 Triliun adalah bukti bahwa Batam adalah kota kaya. Jika kemiskinan infrastruktur masih terjadi, maka hanya ada dua kemungkinan: Salah urus atau salah prioritas. Rakyat tidak butuh laporan angka di atas kertas; rakyat butuh jalan yang kering dan lampu yang menyala.

Sumber: Analisis Fiskal & Jeritan Rakyat di Lapangan

Baca Juga: TRAGEDI JEMBATAN 3 BARELANG: PEMUDA 24 TAHUN NEKAT TERJUN KE LAUT, TIM SAR GABUNGAN SISIR PERAIRAN