RESPON ATSI & TELKOMSEL ATAS KRITIK MK: ANTARA DIGITALISASI DAN "JEBAKAN BATMAN" ADMINISTRASI!

JAKARTA (INDOMOSAD) – Menyusul sidiran tajam Hakim Konstitusi Saldi Isra terkait transparansi Syarat & Ketentuan (S&K) pada kartu prabayar, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Telkomsel mulai mematangkan narasi pembelaan mereka. Fokus utama mereka: Digitalisasi informasi sebagai dalih efisiensi.
​⚓ Pernyataan Resmi Pihak Terkait
Entitas Narasi Utama Fokus Argumen
ATSI "Compliance & Complexity" Menyatakan bahwa industri telekomunikasi sangat dinamis sehingga S&K lebih efektif diletakkan di kanal digital yang mudah diperbarui secara real-time.
Telkomsel "Customer Experience Focus" Menekankan bahwa rincian S&K sudah tersedia di aplikasi (MyTelkomsel) dan situs web resmi demi mendukung keberlanjutan lingkungan (paperless).
Pihak Pemohon "Digital Exclusion" Menolak argumen tersebut. Warga di pelosok (Natuna, pedalaman Papua) tidak bisa dipaksa mengakses web hanya untuk tahu hak dasarnya sebagai konsumen.
🛡️ POSISI TAKTIS ATSI & OPERATOR
​Dalam keterangannya di persidangan, pihak ATSI dan operator seluler cenderung berlindung di balik Pasal 15 UU Perlindungan Konsumen dan regulasi teknis Kemenkominfo. Mereka berargumen bahwa mencetak S&K secara lengkap di kemasan kartu prabayar yang kecil secara teknis tidak memungkinkan (physically impossible) dan tidak efisien secara biaya.
​📡 ANALISIS KRITIS (DIPLOMASI KORPORAT)
​Di sinilah letak "permainan" narasi yang dibaca oleh unit intelijen INDOMOSAD:
​"Pernyataan 'mendukung paperless' atau 'efisiensi digital' adalah bahasa halus dari penghindaran tanggung jawab informasi di titik penjualan. Masalah yang diangkat Saldi Isra bukan soal jumlah kertas, tapi soal aksesibilitas.
​Jika seseorang membeli kartu di kedai kelontong di tengah laut Natuna tanpa sinyal internet awal, bagaimana dia bisa tahu S&K-nya di website? Ini adalah lingkaran setan (vicious circle). Operator ingin konsumen 'tunduk' pada aturan yang hanya bisa dibaca setelah konsumen membeli layanan tersebut. Secara logika hukum, ini adalah kontrak buta," lapor unit hukum INDOMOSAD.


Team Investigasi Lapangan Tony
Pimpinan Redaksi Dion Hadi Langgoday

Baca Juga: HNW HADANG WACANA ‘WAR TIKET’ HAJI: PERINGATAN KERAS UNTUK GUS IRFAN & NASIB 5,2 JUTA ANTREAN JEMAAH!