SEKDA KEPRI DIPANGGIL KEJAGUNG: DIBALIK DUGAN "KOORDINASI KREATIF" PENGADAAN MOBIL MEWAH RP4,6 MILIAR DI TENGAH KRISIS!

TANJUNGPINANG (INDOMOSAD) – Aroma tidak sedap dari kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau kian menyengat. Informasi yang dihimpun tim investigasi menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai membidik peran strategis Sekda Kepri dalam proses pengadaan unit kendaraan dinas mewah yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar harga satuan regional.

🚗 Fakta Lapangan & Dugaan Pelanggaran:
Over-Spec (CC Melampaui Batas): Temuan awal mengindikasikan adanya pengadaan mobil dinas dengan kapasitas silinder (CC) yang sengaja dinaikkan hingga 1.300 CC di atas aturan resmi demi mengejar "kemewahan" fungsional pejabat.

Mark-up Harga: Nilai pengadaan per unit ditaksir mencapai Rp2,3 miliar, yang secara akumulatif menyebabkan potensi pemborosan anggaran negara hingga miliaran rupiah.

Nomenklatur Kreatif: Penyelidik mencium adanya upaya manipulasi nomenklatur anggaran agar pembelian unit kendaraan mewah ini terlihat "legal" dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), meskipun menabrak Perpres Nomor 33 Tahun 2020.

⚖️ Status Pemeriksaan:
Nama Adi Prihantara mencuat sebagai saksi kunci mengingat perannya sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pemanggilan ini dilakukan untuk mendalami apakah ada "lampu hijau" yang diberikan secara sadar untuk meloloskan anggaran pengadaan yang tidak wajar tersebut di tengah laporan kesulitan ekonomi warga Kepri.

📡 ANALISIS KRITIS: (SEDAN APUNG VS AIR KERING)
Unit investigasi INDOMOSAD memberikan catatan pedas terhadap kontradiksi ini:

"Sangat memuakkan melihat para pejabat tinggi Kepri sibuk mengurus kapasitas CC mobil dinas mereka, sementara di Natuna, bendungan kering dan warga harus antre air bersih. Sedan mewah seharga miliaran itu tidak bisa jalan di atas air yang kering.

Pemanggilan Sekda oleh Kejagung harusnya bukan sekadar seremoni 'silaturahmi'. Publik Kepri menunggu apakah 'tangan dingin' Kejagung berani menyentuh dalang di balik kebijakan pengadaan yang sangat tidak empatik ini. Jangan sampai kasus ini menguap dengan alasan 'kesalahan administrasi' sementara uang rakyat sudah berubah menjadi jok kulit dan interior mewah di garasi pejabat. INDOMOSAD akan terus memantau apakah ada intervensi 'orang kuat' yang mencoba mematikan sinyal kasus ini di tengah jalan," lapor unit intelijen ekonomi INDOMOSAD.

Team Investigasi Lapangan Tony
Pimpinan Redaksi Dion Hadi Langgoday

Baca Juga: EL NIÑO 2026 MENGANCAM: BATAM SIAGA KRISIS AIR BERSIH, NATUNA WASPADA KARHUTLA KIRIMAN!