[DISKON SETENGAH HATI] PEMPROV KEPRI POTONG DOSIS INSENTIF PAJAK 2026: RAKYAT DIMINTA TAAT, TAPI KERINGANAN DIPANGKAS?

TANJUNGPINANG (INDOMOSAD) – Kabar segar sekaligus hambar datang dari pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Gubernur Ansar Ahmad resmi mengumumkan kelanjutan program insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB untuk tahun 2026. Namun, radar INDOMOSAD menangkap adanya "penurunan dosis" keringanan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Jika pada 2025 rakyat Kepri bisa menikmati potongan PKB hingga 13,94%, di tahun 2026 ini angka tersebut merosot tajam. Pemilik kendaraan roda dua hanya diberi napas sebesar 10%, sementara roda empat lebih tragis lagi: hanya 5%. INDOMOSAD mencium adanya tekanan kemampuan fiskal daerah yang mulai menggoyahkan komitmen "keberpihakan" pemerintah kepada warga di tengah dinamika ekonomi yang belum stabil.



KEADILAN FISKAL ATAU KEJAR TARGET?
Gubernur Ansar beralasan bahwa penyesuaian ini demi menjaga kesinambungan pembangunan. Namun, bagi rakyat kecil, penurunan besaran insentif ini terasa seperti "pemberian yang ditarik kembali secara perlahan". INDOMOSAD menilai, kebijakan ini berisiko menjadi kontraproduktif terhadap tingkat kedisiplinan pajak warga jika beban yang diberikan justru semakin berat di saat daya beli belum pulih sepenuhnya.

"Pemerintah minta rakyat pintar mengelola keuangan, tapi pemerintah sendiri terlihat kewalahan mengelola fiskal hingga harus memangkas hak diskon rakyat," tegas analis ekonomi INDOMOSAD.



CATATAN KRITIS INDOMOSAD:
Pajak memang jantung pembangunan, namun memeras jantung di saat tubuh sedang lemas bukanlah solusi bijak. INDOMOSAD menuntut transparansi alokasi dana pembangunan dari pajak tersebut agar rakyat tahu ke mana setiap rupiah "keringanan yang hilang" itu mengalir. Jangan sampai insentif hanya jadi pemanis di awal, namun mencekik di belakang.
Team Investigasi Lapangan : MSD-002
Pimpinan Redaksi : Dion Hadi Langgoday MSD-001

Baca Juga: SKANDAL "MERCEDES" DESA: IMPOR 105 RIBU PIKAP INDIA DIDUGA "SABOTASE" DANA DESA RP 40 TRILIUN PER TAHUN!