SKANDAL "MERCEDES" DESA: IMPOR 105 RIBU PIKAP INDIA DIDUGA "SABOTASE" DANA DESA RP 40 TRILIUN PER TAHUN!

JAKARTA (INDOMOSAD) – Radar investigasi INDOMOSAD menangkap sinyal bahaya di balik rencana ambisius Pemerintah mengimpor 105.000 mobil pikap dari pabrikan India (Mahindra & Tata Motors). Meski Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim proyek ini "aman fiskal", fakta di lapangan menunjukkan potensi "Sabotase Anggaran Desa" secara sistematis.

Pemerintah berdalih bahwa cicilan sebesar Rp 40 triliun per tahun selama 6 tahun ke depan diambil dari realokasi Dana Desa yang sudah ada. Namun, INDOMOSAD mencium aroma amis: Dana yang seharusnya untuk infrastruktur dasar dan pemberdayaan warga desa, kini "dipaksa" pindah jalur untuk membayar utang bank demi kendaraan impor.

1. Logika Fiskal yang "Terpelintir"
Klaim tidak menambah beban belanja negara adalah manipulasi narasi. Jika Dana Desa dialihkan untuk mencicil mobil, maka dana untuk pembangunan jalan desa, irigasi, dan BLT Desa otomatis akan berkurang atau hilang. Ini bukan sekadar "perubahan cara belanja", melainkan pemangkasan hak rakyat desa demi proyek pengadaan kendaraan niaga besar-besaran.

2. Ketergantungan pada India & Utang Himbara
Kontrak senilai Rp 24,66 triliun dengan Mahindra & Mahindra serta Tata Motors telah diteken melalui PT Agrinas Pangan Nusantara. Pembiayaan ini bersumber dari pinjaman perbankan BUMN (Himbara). Pertanyaannya: Mengapa harus India? Dan mengapa desa harus memikul beban cicilan untuk kontrak yang diputuskan di tingkat pusat?

3. Risiko Kredit Macet Koperasi Merah Putih
Kopdes Merah Putih sebagai operator kendaraan ini memikul beban operasional yang berat. Jika pengelolaan koperasi gagal, maka Dana Desa tetap tersedot untuk membayar cicilan bank karena skemanya sudah "dikunci" oleh Kementerian Keuangan. Desa terancam bangkrut sebelum sempat berkembang.



RADAR INDOMOSAD MENEGASKAN:
Rakyat desa butuh modal kerja dan infrastruktur, bukan "paket utang" dalam bentuk mobil pikap India yang dipaksakan. Pemerintah harus transparan mengenai kontrak Agrinas dan menjelaskan mengapa industri otomotif dalam negeri tidak dilibatkan dalam proyek raksasa ini.

Team Investigasi Lapangan : MSD-002
Pimpinan Redaksi : Dion Hadi Langgoday

Baca Juga: [SKANDAL APBN 2026] DANA PENDIDIKAN RP 223 T DICAPLOK MAKAN GRATIS, DPR SEBUT 'STRATEGI CERDAS', RAKYAT SEBUT 'PENGKHIANATAN KONSTITUSI'?