JAKARTA (INDOMOSAD) – Gelombang protes keras mulai menghantam kebijakan fiskal pemerintah tahun 2026. Radar INDOMOSAD menangkap sinyal keresahan publik setelah terungkapnya fakta bahwa anggaran Pendidikan senilai Rp 769 Triliun kini dipangkas hampir sepertiganya—sekitar Rp 223,5 Triliun—hanya untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski Ketua Komisi XI DPR RI menyebut pergeseran anggaran ini sebagai "Strategi Cerdas", INDOMOSAD mencium adanya aroma pemaksaan kebijakan yang menabrak logika prioritas pembangunan manusia. Pendidikan bukan sekadar soal perut, tapi soal fasilitas sekolah yang rusak dan kesejahteraan guru yang masih di bawah garis kemiskinan.
Intel Evidence #01
'CERDAS' ATAU AKAL-AKALAN ANGGARAN?
Narasi cross-cutting policy yang digaungkan DPR dinilai oleh pengamat INDOMOSAD sebagai upaya memperhalus istilah "pencaplokan" anggaran. Di tengah klaim bahwa infrastruktur pendidikan tidak terganggu, kenyataan di lapangan menunjukkan ribuan sekolah di pelosok masih beralaskan tanah dan beratap rumbia. Memasukkan anggaran makan ke dalam pos pendidikan 20% adalah trik administratif agar pemerintah terlihat tetap mematuhi mandat konstitusi, padahal esensi pendidikan sedang dikerdilkan demi program populis.
Intel Evidence #02
CATATAN KRITIS INDOMOSAD:
INDOMOSAD menuntut transparansi total! Jika MBG dianggap memperkuat gizi siswa, mengapa tidak diambil dari pos kesehatan atau pos bantuan sosial? Membenturkan hak pendidikan dengan hak makan adalah bentuk kegagalan negara dalam mengelola skala prioritas. "Jangan sampai anak-anak kita kenyang di sekolah, tapi bodoh karena fasilitas pendidikan dihancurkan oleh ego kebijakan!" tegas analis kebijakan INDOMOSAD.
Team Investigasi Lapangan : MSD-002
Pimpinan Redaksi : Dion Hadi Langgoday MSD-001
Baca Juga: DARURAT NASIB BURUH! GERUDUK KEMNAKER SAAT RAMADAN: THR DIKEBIRI PAJAK, LAPANGAN KERJA DIBUNUH IMPOR MOBIL INDIA—MASIH ADAKAH NURANI UNTUK PEKERJA LOKAL?